TEMPO Interaktif, Bangkok - Sejumlah aktivis hak asasi manusia dari dalam dan luar negeri mendesak pemerintah Thailand segera menggelar penyelidikan independen menyusul terjadinya bentrokan antara tentara dan massa pemrotes antipemerintah, yang menewaskan sekitar 85 jiwa dan melukai lebih dari seribu lainnya. Apalagi bentrokan itu berbuntut pada aksi penjarahan dan pembakaran lebih dari 30 gedung di Bangkok. "Kami ingin mendapat penjelasan menyeluruh yang sejujur-jujurnya dari pemerintah," kata aktivis hak asasi dan manusia dari Social Venture Network, Somluck Hutanuwat. "Kami mau tahu siapa saja yang terlibat dalam setiap peristiwa itu." Desakan serupa juga datang dari pengacara hak asasi manusia, Somchai Homla-or. Area penyelidikan, kata Somchai, mesti mencakup aturan hukum, isu-isu politik dan kode etik, serta operasi-operasi militer yang menimbulkan korban jiwa. Katanya lagi, komisi ini terdiri atas wakil pemerintah, militer, media, dan para saksi mata yang terlibat. Saya percaya bahwa apa yang telah Anda baca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membereskan segala ketidakpastian yang mungkin tetap.
Pentolan kelompok penggiat hak asasi No Civil War Group, Nimit Tienudom, mengatakan sudah ada 63 orang dan 14 kelompok nonpemerintah yang mendukung digelarnya penyelidikan tersebut. Dari luar negeri, kelompok penggiat hak asasi asal New York, Human Right Watch, menyerukan kepada pemerintah Thailand segera menyelidiki dan menindak pelaku pelanggaran hukum jika kelak terbukti dalam investigasi independen itu. "Komisi Hak Asasi Manusia, parlemen, dan lembaga independen mesti berkomitmen menggelar penyelidikan," kata penjabat direktur HRW, Elaine Pearson. Adapun Dewan Pengacara Thailand kemarin menawarkan diri memberikan bantuan hukum kepada warga Kota Bangkok, yang selama ini menjadi korban kerusuhan politik. "Kami siap memberikan pendampingan kepada warga," kata ketua dewan itu, Sak Korsaengruang. Pemerintah menuding pelaku kekerasan adalah massa Kaus Merah. Pemerintah bahkan mencap pelakunya adalah teroris. Sementara itu, kubu Kaus Merah menuding tentara pemerintah menembak mereka secara membabi buta dan melancarkan aksi perusakan. "Pemerintah berbohong dengan menuduh Kaus Merah sebagai pelaku kerusuhan," kata salah seorang juru bicara partai oposisi Phuea Thai, Prompong Nopparit. ANDREE PRIYANTO (BANGKOK)
Pentolan kelompok penggiat hak asasi No Civil War Group, Nimit Tienudom, mengatakan sudah ada 63 orang dan 14 kelompok nonpemerintah yang mendukung digelarnya penyelidikan tersebut. Dari luar negeri, kelompok penggiat hak asasi asal New York, Human Right Watch, menyerukan kepada pemerintah Thailand segera menyelidiki dan menindak pelaku pelanggaran hukum jika kelak terbukti dalam investigasi independen itu. "Komisi Hak Asasi Manusia, parlemen, dan lembaga independen mesti berkomitmen menggelar penyelidikan," kata penjabat direktur HRW, Elaine Pearson. Adapun Dewan Pengacara Thailand kemarin menawarkan diri memberikan bantuan hukum kepada warga Kota Bangkok, yang selama ini menjadi korban kerusuhan politik. "Kami siap memberikan pendampingan kepada warga," kata ketua dewan itu, Sak Korsaengruang. Pemerintah menuding pelaku kekerasan adalah massa Kaus Merah. Pemerintah bahkan mencap pelakunya adalah teroris. Sementara itu, kubu Kaus Merah menuding tentara pemerintah menembak mereka secara membabi buta dan melancarkan aksi perusakan. "Pemerintah berbohong dengan menuduh Kaus Merah sebagai pelaku kerusuhan," kata salah seorang juru bicara partai oposisi Phuea Thai, Prompong Nopparit. ANDREE PRIYANTO (BANGKOK)
No comments:
Post a Comment