Jakarta, (tvOne) Pemerintah dan produsen kendaraan bermotor mulai menggalakkan sosialisasi pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Pada 1 April 2011 pembatasan bbm bersubsidi akan dimulai," kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak Bumi dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Saryono Hadiwijoyo dalam "Sosialisasi Siapa Takut Pakai Pertamax" di Mall Taman Anggrek, Jakarta, Minggu (13/2). Menurut Saryono, pemerintah berencana meningkatkan sosialisasi pembatasan BBM bersubsidi menjelang pelaksanaan kebijakan tersebut. "Akan kami tingkatkan, menjelang April akan lebih gencar," kata Saryono, seraya berharap pemahaman masyarakat terhadap kebijakan baru tersebut akan lebih baik lagi. If you base what you do on inaccurate information, you might be unpleasantly surprised by the consequences. Make sure you get the whole mobil keluarga ideal terbaik indonesia story from informed sources.
Masyarakat, ujar Saryono, harus menyadari bahwa produksi minyak di Tanah Air pada suatu waktu akan habis. Untuk itu diperlukan kesadaran bagi masyarakat mengenai pentingnya penghematan termasuk penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Indonesia saat ini berbeda dengan Indonesia pada tahun 1970an. Kala itu, negara masih bisa menikmati kelebihan pasokan minyak bumi mengingat kebutuhan dalam negeri yang masih kecil. Bahkan Indonesia masih bisa ekspor minyak bumi. Indonesia pada tahun 1970, mampu memproduksi minyak bumi hingga 1,7 juta barrel per hari (bph). Sementara kebutuhan masyarakat akan minyak masih rendah, yaitu sebesar 800 ribu bph. "Namun, sejalan perkembangan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan meningkat sementara produksi menurun. Sekarang produksi kurang dari 1 juta bph, sementara kebutuhan sudah lebih dari 1,2 juta
bph, artinya sekarang kita impor," katanya. Dalam sosialisasi kali ini, para pengunjung umumnya mempertanyakan kesiapan rencana pembatasan BBM bersubsidi. Termasuk di dalamnya masalah disparitas harga yang sangat lebar antara harga premium dan pertamax. Masyarakat juga mempertanyakan kesiapan Pertamina dalam hal penyediaan infrastruktur guna mendukung program pembatasan tersebut. "Bagaimana dengan program taksi yang menggunakan bahan bakar gas, saat ini malah banyak dari mereka mengalihkan penggunaan gas ke premium lagi," ujar salah seorang pengunjung. Beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam pengaturan BBM bersubsidi 2011 yakni melalui penentuan wilayah berdasarkan kesediaan pasokan BBM nonsubsidi dan besarnya konsumsi pengguna BBM bersubsidi, persiapan infrastruktur BBM nonsubsidi, persiapan pasokan dan distribusi BBM non subsidi dan pengawasan, serta pengamanan distribusi.(VIVAnews.com)
Masyarakat, ujar Saryono, harus menyadari bahwa produksi minyak di Tanah Air pada suatu waktu akan habis. Untuk itu diperlukan kesadaran bagi masyarakat mengenai pentingnya penghematan termasuk penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Indonesia saat ini berbeda dengan Indonesia pada tahun 1970an. Kala itu, negara masih bisa menikmati kelebihan pasokan minyak bumi mengingat kebutuhan dalam negeri yang masih kecil. Bahkan Indonesia masih bisa ekspor minyak bumi. Indonesia pada tahun 1970, mampu memproduksi minyak bumi hingga 1,7 juta barrel per hari (bph). Sementara kebutuhan masyarakat akan minyak masih rendah, yaitu sebesar 800 ribu bph. "Namun, sejalan perkembangan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan meningkat sementara produksi menurun. Sekarang produksi kurang dari 1 juta bph, sementara kebutuhan sudah lebih dari 1,2 juta
bph, artinya sekarang kita impor," katanya. Dalam sosialisasi kali ini, para pengunjung umumnya mempertanyakan kesiapan rencana pembatasan BBM bersubsidi. Termasuk di dalamnya masalah disparitas harga yang sangat lebar antara harga premium dan pertamax. Masyarakat juga mempertanyakan kesiapan Pertamina dalam hal penyediaan infrastruktur guna mendukung program pembatasan tersebut. "Bagaimana dengan program taksi yang menggunakan bahan bakar gas, saat ini malah banyak dari mereka mengalihkan penggunaan gas ke premium lagi," ujar salah seorang pengunjung. Beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam pengaturan BBM bersubsidi 2011 yakni melalui penentuan wilayah berdasarkan kesediaan pasokan BBM nonsubsidi dan besarnya konsumsi pengguna BBM bersubsidi, persiapan infrastruktur BBM nonsubsidi, persiapan pasokan dan distribusi BBM non subsidi dan pengawasan, serta pengamanan distribusi.(VIVAnews.com)
No comments:
Post a Comment