Jakarta, (tvOne) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menyetujui usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tenaga kerja Indonesia di luar negeri dibekali telepon genggam supaya cepat melapor jika terjadi sesuatu pada diri mereka. "Saya senang atas imbauan Presiden agar TKI PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) diperlengkapi dengan telepon genggam. Hal ini amat sangat membantu dalam menjaga komunikasi dan saya siap memasukkannya dalam setiap perjanjian kerja TKI dengan penggunanya," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat, di Jakarta, Senin. Jumhur mengatakan usulan Presiden tersebut sangat sesuai dengan program BNP2TKI yang akan mendirikan "call center" 24 jam pada awal tahun 2011. Dia menilai, dengan adanya telepon genggam tersebut maka setiap saat TKI sektor PLRT ini bisa menghubungi "call center" untuk ditindaklanjuti. "Mudah2an dengan TKI PLRT wajib memiliki telepon genggam maka bisa menjadi semacam deteksi dini sehingga kejadian-kejadian yang memilukan bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan," kata Jumhur. Most of this information comes straight from the mobil keluarga ideal terbaik indonesia pros. Careful reading to the end virtually guarantees that you'll know what they know.
Presiden Yudhoyono usai rapat kabinet terbatas membahas perlindungan TKI di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/11) mengusulkan TKI yang berada di luar negeri akan dibekali telepon genggam oleh pemerintah agar mereka dapat cepat melapor apabila sesuatu tidak dikehendaki terjadi pada diri mereka. "Sedang dirumuskan memberi "hp" pada orang per orang tenaga kerja kita. harus disampaikan kepada siapa konsulat jenderal kita, juga di dalam negeri, setiap saat, "real time", nomor telepon yang bisa dihubungi untuk dia komunikasi secara instan (langsung, red) kemudian sistem bekerja. Ini sedang kita rumuskan, dilaksanakan di waktu yang akan datang," kata Presiden. Presiden mengakui selama ini pemerintah tergolong lambat mengetahui informasi TKI yang mengalami kekerasaan ataupun masalah lain seperti gaji yang tidak dibayarkan. Apalagi, menurut Presiden, memang terdapat semacam ketertutupan di Arab Saudi sehingga TKI yang bermasalah di negara tersebut tidak mudah diketahui nasibnya oleh pemerintah. "Selama ini seringnya terlambat kita mengetahui kalau saudara-saudara kita mengalami masalah serius, apalagi di Saudi Arabia dilaporkan para menteri memang ada semacam ketertutupan tidak mudah mendapatkan informasi segera yang cepat," kata Presiden. Untuk itu, Presiden mengatakan pemerintah akan mengevaluasi keberadaan TKI di negara-negara tertentu yang ternyata tidak mudah dilakukan kesepakatan dalam bentuk nota kesepahaman pada tingkat bilateral untuk perlindungan para TKI. (Ant)
Presiden Yudhoyono usai rapat kabinet terbatas membahas perlindungan TKI di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/11) mengusulkan TKI yang berada di luar negeri akan dibekali telepon genggam oleh pemerintah agar mereka dapat cepat melapor apabila sesuatu tidak dikehendaki terjadi pada diri mereka. "Sedang dirumuskan memberi "hp" pada orang per orang tenaga kerja kita. harus disampaikan kepada siapa konsulat jenderal kita, juga di dalam negeri, setiap saat, "real time", nomor telepon yang bisa dihubungi untuk dia komunikasi secara instan (langsung, red) kemudian sistem bekerja. Ini sedang kita rumuskan, dilaksanakan di waktu yang akan datang," kata Presiden. Presiden mengakui selama ini pemerintah tergolong lambat mengetahui informasi TKI yang mengalami kekerasaan ataupun masalah lain seperti gaji yang tidak dibayarkan. Apalagi, menurut Presiden, memang terdapat semacam ketertutupan di Arab Saudi sehingga TKI yang bermasalah di negara tersebut tidak mudah diketahui nasibnya oleh pemerintah. "Selama ini seringnya terlambat kita mengetahui kalau saudara-saudara kita mengalami masalah serius, apalagi di Saudi Arabia dilaporkan para menteri memang ada semacam ketertutupan tidak mudah mendapatkan informasi segera yang cepat," kata Presiden. Untuk itu, Presiden mengatakan pemerintah akan mengevaluasi keberadaan TKI di negara-negara tertentu yang ternyata tidak mudah dilakukan kesepakatan dalam bentuk nota kesepahaman pada tingkat bilateral untuk perlindungan para TKI. (Ant)
No comments:
Post a Comment