Jakarta, (1/11) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan hasil survei integritas dari 353 unit layanan sektor publik tahun 2010. Pimpinan KPK M Jasin, di Jakarta, Senin (1/11), saat mengumumkan hasil survei tersebut, mengatakan, langkah yang dilakukan KPK tersebut dalam untuk optimalisasi pencegahan korupsi. Menurut M Jasin, KPK berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. Menurut dia, salah satu metodenya dengan melakukan survei integritas sektor publik yang dilakukan pada 2007. "Ini berguna bagi instansi yang punya pelayanan publik sehingga tidak terjadi korupsi," ujar dia. Most of this information comes straight from the mobil keluarga ideal terbaik indonesia pros. Careful reading to the end virtually guarantees that you'll know what they know.
Survei dilakukan tim survei dan tim litbang pada April-Agustus pada 23 instansi pusat dengan dua unit layanan, tingkat kota, dan instansi yang memiliki layanan vertikal dengan dua unit pelayanan contoh BPN, Kepolisian, PLN, Kementerian Agama. "Di Jabodetabek dan beberapa kota besar," katanya. Jumlah responden 12.616 orang, terdiri atas 2.700 instansi pusat, 7.700 instansi vertikal, sisanya di intansi kota. "Kita survei individu yang mengurus pada unit layanan yang jadi sampel," katanya. Identitas alamat responden jelas karena dapat diverifikasi keberadaannya, kata Jasin. "Kita gunakan ahli dari masyarakat, birokrat, perguruan tinggi, jadi bukan KPK, dengan cara wawancara langsung. Nilai terendah enam dari skala nol hingga 10," ujar dia. Ia mengatakan, topik yang disurvei terkait gratifikasi, waktu pemberian, tujuan, besarnya, kebiasaan pemberian gratifikasi, hingga pengaduan masyarakat. (Ant)
Survei dilakukan tim survei dan tim litbang pada April-Agustus pada 23 instansi pusat dengan dua unit layanan, tingkat kota, dan instansi yang memiliki layanan vertikal dengan dua unit pelayanan contoh BPN, Kepolisian, PLN, Kementerian Agama. "Di Jabodetabek dan beberapa kota besar," katanya. Jumlah responden 12.616 orang, terdiri atas 2.700 instansi pusat, 7.700 instansi vertikal, sisanya di intansi kota. "Kita survei individu yang mengurus pada unit layanan yang jadi sampel," katanya. Identitas alamat responden jelas karena dapat diverifikasi keberadaannya, kata Jasin. "Kita gunakan ahli dari masyarakat, birokrat, perguruan tinggi, jadi bukan KPK, dengan cara wawancara langsung. Nilai terendah enam dari skala nol hingga 10," ujar dia. Ia mengatakan, topik yang disurvei terkait gratifikasi, waktu pemberian, tujuan, besarnya, kebiasaan pemberian gratifikasi, hingga pengaduan masyarakat. (Ant)
No comments:
Post a Comment