Jakarta, (tvOne). Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan biaya pemilihan kepala daerah harus didesain murah. Dia meminta pengaturan pelaksanaan kampanye agar tak berbiaya tinggi. Gamawan mengatakan salah satu upaya untuk menurunkan biaya kampanye yang selama ini selalu tinggi adalah dengan mengurangi kegiatan pengerahan massa. "Salah satu yang terpikir adalah mengurangi biaya untuk pengerahan massa. Manfaatkan ruang publik seperti televisi dan radio lokal untuk kampanye," katanya di Jakarta, Rabu, (12/1). Mendagri mengatakan radio, televisi, maupun media cetak dapat berpartisipasi dengan menurunkan biaya kampanye melalui media sehingga dapat dijangkau oleh calon karena pmeilukada untuk kepentingan masyarakat. Biaya pemilukada paling tinggi umumnya dikeluarkan saat kampanye. Untuk itu penekanan biaya saat kampanye diharapkan berimbas pada pengurangan biaya pemilukada secara keseluruhan. Selama ini, Indonesia dihadapkan pada demokrasi berbiaya tinggi yang kemudian menimbulkan banyak masalah seperti korupsi demi kepentingan politik dalam pemilu. Selain itu, kondisi ini juga menyuburkan praktik politik uang. It's really a good idea to probe a little deeper into the subject of mobil keluarga ideal terbaik indonesia. What you learn may give you the confidence you need to venture into new areas.
Untuk itu melalui penataan pelaksanaan pemilukada, diharapkan ajang pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dengan biaya murah dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilukada sebagai bagian dari revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Gamawan mengatakan, upaya untuk membuat aturan tentang pemilukada agar berlangsung dengan efisien dan berkualitas menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan DPR. Sementara itu, ketika ditanya tentang wacana gubernur dipilih DPRD apakah dapat mengurangi politik uang, Gamawan mengatakan itu bisa dilakukan apabila pemilihan dituntaskan pada hari yang sama dan dengan pengawasan ketat. Selama pemilihan berlangsung, DPRD dan aparat kepolisian harus mengawal, ujarnya. Soal wacana pemilihan gubernur melalui DPRD, Mendagri mengatakan ini alternatif yang berkembang di masyarakat. Sebelumnya dalam rapat kerja dengan kepala daerah seluruh Indonesia, Senin (10/1), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemilihan kepala daerah harus dicarikan tata cara terbaik untuk mencegah biaya tinggi. Dalam arahannya kepada gubernur dan bupati/wali kota, Kepala Negara juga mengingatkan tentang praktik korupsi yang ternyata digunakan untuk kepentingan politik seperti pemilu. (Ant)
Untuk itu melalui penataan pelaksanaan pemilukada, diharapkan ajang pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dengan biaya murah dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilukada sebagai bagian dari revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Gamawan mengatakan, upaya untuk membuat aturan tentang pemilukada agar berlangsung dengan efisien dan berkualitas menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan DPR. Sementara itu, ketika ditanya tentang wacana gubernur dipilih DPRD apakah dapat mengurangi politik uang, Gamawan mengatakan itu bisa dilakukan apabila pemilihan dituntaskan pada hari yang sama dan dengan pengawasan ketat. Selama pemilihan berlangsung, DPRD dan aparat kepolisian harus mengawal, ujarnya. Soal wacana pemilihan gubernur melalui DPRD, Mendagri mengatakan ini alternatif yang berkembang di masyarakat. Sebelumnya dalam rapat kerja dengan kepala daerah seluruh Indonesia, Senin (10/1), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemilihan kepala daerah harus dicarikan tata cara terbaik untuk mencegah biaya tinggi. Dalam arahannya kepada gubernur dan bupati/wali kota, Kepala Negara juga mengingatkan tentang praktik korupsi yang ternyata digunakan untuk kepentingan politik seperti pemilu. (Ant)
No comments:
Post a Comment